Pemekaran Cirebon Timur Dinilai Urgen, Ratnawati: Akses dan Infrastruktur Tertinggal

CIREBON, iNewsIndramayu.id-Isu pemekaran Kabupaten Cirebon Timur kembali mengemuka. Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, dr. H. Ratnawati, menilai Cirebon Timur memiliki urgensi kuat untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) lantaran ketimpangan pembangunan dengan wilayah barat semakin lebar.

‎Hal ini disampaikan Ratnawati saat giat kunjungan kerja bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono dan anggota DPRD lainnya di Cirebon. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu-Kamis (17-18/9) itu tak hanya membahas soal Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Cirebon Timur dengan pemerintah daerah dan sejumlah tokoh masyarakat, tetapi juga meninjau calon ibukota daerah tersebut.

Baca Juga

Ono Surono Pastikan Korban Longsor di Gunung Kuda Cirebon dapat Bantuan dari Pemprov Jabar

‎Menurut Ratnawati, pemekaran wilayah tidak hanya soal administratif, melainkan juga menyangkut keadilan bagi masyarakat. Ia menyoroti akses yang jauh ke pusat pemerintahan dan kondisi infrastruktur yang tertinggal dibandingkan wilayah barat Kabupaten Cirebon.

‎“Sehingga sangat wajar Cirebon Timur ingin sekali memisahkan diri,” kata Ratnawati kepada wartawan disela kegiatan.

‎

Baca Juga

Motif Batik Khas Cirebon Dapat Perlindungan Hukum, Ini Tiga Motif yang Lolos

‎Jumlah Penduduk Jawa Barat Lebih Besar, Alokasi Anggaran Lebih Kecil

‎

‎Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat tersebut juga menyinggung ketimpangan jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat dengan Jawa Timur. Meski berpenduduk lebih besar, Jawa Barat hanya memiliki 27 kabupaten/kota, sementara Jawa Timur mencapai 38 daerah.

Baca Juga

Klarifikasi Pemkab Cirebon soal Anggaran Rp 102 Juta untuk Cetak Kartu Ucapan Idulfitri

‎“Yang diperoleh Jawa Barat itu lebih rendah daripada Jawa Timur. Karena konsekuensi dari jumlah perhitungan kabupaten/kota. Kalau dilihat jumlah penduduk, Jawa Barat ini kan yang terbesar,” ujarnya.

‎Ia menilai, terbukanya kembali wacana pemekaran daerah setelah kepemimpinan Gubernur KDM menjadi momentum penting. “Jadi menurut saya ini suatu kemajuan dengan terbukanya lagi pemekaran di wilayah Jawa Barat, terutama setelah Gubernurnya KDM yah,” tuturnya.

‎Skor Administrasi Masih Rendah, Tapi Potensi Tertinggi

Baca Juga

Anggaran Rp 102 Juta untuk Belanja Kartu Ucapan Idulfitri, Warganet Kritik Pedas Pemkab Cirebon

‎Berdasarkan penilaian awal, skor CDPOB Cirebon Timur baru 351 dari idealnya 450. Namun, forum menilai ada sejumlah poin yang bisa menambah nilai hingga melampaui ambang batas.

‎“Tadi sudah dikoreksi oleh forum bahwa ada beberapa poin yang sudah bisa masuk nilainya ke sana. Mungkin kalau dirata-ratakan sudah lebih dari 450,” jelasnya.

Baca Juga

Bertahun-tahun Dikeluhkan, Jalan Rusak di Cirebon Ini Akhirnya Diperbaiki

‎Dengan skor tersebut, Cirebon Timur disebut menjadi kandidat terkuat dari sepuluh daerah otonomi baru di Jawa Barat yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.

Tunggu Restu Pemerintah Pusat

‎Meski sudah memenuhi syarat administratif, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Ratnawati berharap Presiden Prabowo Subianto segera membuka moratorium pemekaran daerah, khususnya di Jawa Barat.

‎“Mudah-mudahan Pak Prabowo melihat kebutuhan masyarakat ini mendesak, bisa dikebut, terutama untuk Jawa Barat dulu. Karena jumlah penduduknya sudah sangat padat. Contohnya Kabupaten Bogor, penduduknya sudah ada 5 juta, Kabupaten Cirebon masih 1,7 juta,” ucapnya.

‎Ia menegaskan, meski jumlah penduduk Cirebon tidak sebesar Bogor, tingkat urgensinya justru lebih tinggi. 

‎“Jadi kita melihat poin-poin mana yang bisa didorong untuk menjadi masukan provinsi maupun pusat menunjuk Cirebon dulu,” pungkasnya.

Editor : Tomi Indra Priyanto