Anggaran Rp 102 Juta untuk Belanja Kartu Ucapan Idulfitri, Warganet Kritik Pedas Pemkab Cirebon

CIREBON, INEWS.ID-Polemik mencuat di media sosial setelah seorang warganet menyoroti anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon yang diduga mencapai Rp 102 juta untuk belanja kartu ucapan Idulfitri. Unggahan ini ramai dibahas setelah akun Facebook Tochid Hidayah membagikannya di grup Komunitas Orang Cirebon (KOCI), mengundang berbagai reaksi dari pengguna internet.

Tochid mengkritik kebijakan Pemkab Cirebon yang dinilai bertentangan dengan instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran.

"Lurr.. pribe iki lur, jare presiden kon hemat anggaran, barang pemda kab Cirebon pemborosan anggaran, duit dibuang-buang lur.(Saudara bagaimana ini, katanya presiden nyuruh hemat anggaran, tapi pemda Kabupaten Cirebon pemborosan)" tulisnya dalam bahasa khas Cirebon yang dikutip pada Selasa (18/3).

Ia juga mempertanyakan urgensi pengadaan kartu ucapan cetak di era digital, terutama dengan nominal yang cukup besar.

"Gawe kartu ucapan selamat Idulfitri jeh sampe 100 juta. Jaman wis canggih jeh ya masih ana kartu ucapan bae. Tinggal ngucap nang ning WA bae kuh (Bikin kartu ucapan selamat idul fitri nyampe Rp 100 juta. Zaman udah canggih ya, masih ada saja kartu ucapan)" cetusnya lai.

Kritik tersebut semakin tajam saat ia menyinggung kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, sementara dana pajak digunakan untuk sesuatu yang dinilai tidak prioritas.

"Masalahe mekaya lagi kengelan lur, duit pajak rakyat dinggo kang ora-ora (Masalahnya bekerja lagi susah, uang pajak rakyat dipakai buat yang tidak tidak)" ungkapnya.

Untuk memperkuat kritiknya, Tochid mengunggah tangkapan layar laman lpse.cirebonkab.go.id yang mencantumkan keterangan proyek tersebut. Dalam dokumen tertanggal 12 Maret 2025, disebutkan bahwa anggaran Rp 102.987.350 digunakan untuk Belanja Cetak Kartu Ucapan Idul Fitri oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Cirebon. Proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaan Rahayu Sejahtera Jaya Bersama.
Tidak hanya ramai di Facebook, unggahan ini juga menyebar di berbagai grup WhatsApp, memicu diskusi di kalangan masyarakat. Banyak warganet mendukung kritik Tochid dan mendesak Pemkab Cirebon memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran tersebut.

Isu ini semakin menjadi perhatian publik, terutama warga Cirebon yang mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran.

Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Uus Sudrajat, menjelaskan, pengadaan ini dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung dan wajib menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa (SIMPBJ).

"Pengadaan langsung juga kan harus melalui SIMPBJ. Tapi prosesnya PPK dengan pejabat pengadaan. Enggak melalui saya," ujar Uus.(*)

Editor : Tomi Indra Priyanto