Demo Warga Pesisir Indramayu Ricuh, Massa Rusak Fasilitas Umum dan Walk Out dari Audiensi

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu.

Aksi demo warga pesisir Indramayu tersebut sempat berlangsung ricuh. Massa terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian hingga menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas umum di sekitar lokasi.

Baca Juga

Ketua KOMPI Sebut Target Hasil Ikan Nila 140 Ton Menghayal, Tuntut Revitalisasi Tambak Dicabut

Kericuhan diduga dipicu kekecewaan massa karena Bupati Indramayu, Lucky Hakim, tidak menemui para pendemo untuk melakukan audiensi secara langsung.

Koordinator aksi, Juhadi, mengatakan pihaknya memilih menghentikan audiensi karena tidak dihadiri pengambil keputusan.

“Hasil audiensi, karena hari ini kita dari tidak ada bupati, jadi lebih baik kita tidak (melanjutkan audiensi). Karena pengambil keputusan itu bupati. Dan yang MoU juga Pak Bupati. Jadi percuma kalau kita hanya ketemu dengan kadis. Karena kita sudah tiga kali ketemu, tapi masih belum ada perkembangan sama sekali. Jadi hari ini lebih baik walk out daripada kita melanjutkan pertemuan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Baca Juga

Momen Tak Biasa di Aksi Indramayu: Biawak Hidup Jadi Kado Protes untuk Bupati

Dalam aksi tersebut, massa juga menuntut pencabutan nota kesepahaman (MoU) yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya petani tambak.

“Yang jelas mah revitalisasi tambah dengan merampas hak rakyat dari para masyarakat yang sudah puluhan tahun digarap oleh masyarakat. Hari ini mau dirampas, gitu kan,” katanya.

Menurut Juhadi, proyek yang disebut sebagai proyek nasional itu dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal.

Baca Juga

Lucky Hakim Ungkap Dua Kali Gagal Bertemu KOMPI, Pemda Masih Menunggu

“Iya, meskipun proyek nasional. Proyek nasional untuk apa? Iya, kalau tidak ada untuk kesejahteraan masyarakat, ini akan menciptakan kemiskinan baru. Yang dulunya masyarakat itu menggarap, terus garapannya diambil. Masyarakat mau kerja apa? Mau jadi kuli? Jadi. Artinya jadi kuli semua berarti,” tegasnya.

Ia juga menyebut tidak ada sosialisasi kepada masyarakat sebelum dilakukan pematokan lahan.

“Enggak ada, enggak ada, enggak ada sama sekali. Tiba-tiba kita ada pematokan, pematokan juga tidak memberitahukan. Tidak ada izin memang. Tidak, tiba-tiba langsung patok-patok saja,” ungkapnya.

Terkait langkah selanjutnya, pihaknya berencana membawa persoalan ini ke tingkat pusat.

“Ya, kita kan masih karena ini profesional. Tentu kita juga akan mengadu ke DPR RI. Tentu juga tidak menutup kemungkinan kita akan ke Presiden Prabowo bahwa garapan masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun hari ini akan kita galangkan, dan kehidupan kita dari sini,” ujarnya.

Ia menyebut luas lahan yang terdampak mencapai ribuan hektare dan tersebar di sejumlah wilayah.

“2260-an hektare. Itu dari empat kecamatan dan tujuh desa,” katanya.

Juhadi menegaskan bahwa mayoritas petani tambak yang terdampak merupakan warga Indramayu.

“Semua orang Indramayu semua,” pungkasnya.

Editor : Tomi Indra Priyanto