Kantor Oknum Mitra BPN di Terisi Dibubarkan, Kuwu Cibereng dan Camat Turun Langsung

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Polemik Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Terisi terus bergulir. Terbaru, sebuah kantor yang diduga milik oknum yang mengaku sebagai mitra BPN, Ari Bagus Sobari, dibubarkan oleh pemerintah setempat.

Pembubaran kantor tersebut dilakukan pada Selasa (28/4/2026) di Desa Cibereng, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Tindakan ini dipimpin langsung oleh Kuwu Cibereng, Sarnudin Mati Geni, bersama Camat Terisi, Boy Billy Prima.

Baca Juga

Polemik PTSL Terisi Berakhir Damai, Oknum Ngaku Mitra BPN Siap Kembalikan Uang Warga

Langkah tegas ini dilakukan sebagai respons atas polemik PTSL Terisi yang sebelumnya menuai keluhan dari masyarakat terkait dugaan pungutan di luar ketentuan.

Kuwu Cibereng, Sarnudin Mati Geni, menegaskan bahwa keberadaan kantor tersebut dinilai tidak memiliki dasar koordinasi resmi dengan pemerintah desa.

“Kami tidak pernah memberikan izin atau mengetahui secara resmi adanya kantor tersebut. Maka hari ini kami bersama Pak Camat mengambil langkah untuk menertibkan dan membubarkannya,” ujarnya.

Baca Juga

Polemik PTSL Terisi, Pegiat NU Indramayu Bantu Laporkan Dugaan Pungli Program Gratis

Ia juga menekankan bahwa segala aktivitas yang berkaitan dengan program PTSL harus berada dalam pengawasan pemerintah desa agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sementara itu, Camat Terisi, Boy Billy Prima, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penertiban agar pelaksanaan PTSL Terisi berjalan sesuai aturan.

“Kami ingin memastikan bahwa semua kegiatan PTSL berjalan sesuai regulasi dan tidak ada pihak yang bergerak sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah,” tegasnya.

Baca Juga

Komisi II DPR RI Puji Program PTSL, Bantu Warga Atas Kepemilikan Legalitas Tanah

Boy juga mengingatkan bahwa tidak ada istilah mitra BPN yang bekerja secara mandiri di lapangan tanpa dasar hukum yang jelas.

“Tidak boleh ada pihak yang mengatasnamakan mitra tanpa kejelasan. Semua harus melalui mekanisme resmi dan berada dalam koordinasi pemerintah,” tambahnya.

Pembubaran kantor tersebut menjadi bagian dari rangkaian penanganan polemik PTSL Terisi, setelah sebelumnya dilakukan mediasi yang menghasilkan kesepakatan pengembalian dana kepada masyarakat, dengan durasi waktu selambat-lambatnya 30 hari.

Editor : Tomi Indra Priyanto