Anggota DPR RI Ungkap Penyebab UMKM Sulit Peroleh Kredit Usaha dari Bank

INDRAMAYU, InewsIndramayu.id - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai anggapan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sulit memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada minimnya komunikasi antara pelaku UMKM dengan pihak perbankan.

Herman mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menyediakan berbagai skema pembiayaan murah untuk mendorong UMKM berkembang. Bahkan, KUR kini bisa diakses dengan bunga hanya 6 persen per tahun, sementara skema super mikro dikenakan bunga sekitar 3 persen.

Baca Juga

DPRD Jabar Perkuat Pengawasan Pengembangan UMKM dan Ekraft, Ratnawati Ungkap Sejumlah Temuan Penting

Menurutnya, selama pelaku usaha memiliki KTP, memiliki usaha yang berjalan, serta tidak memiliki catatan kredit bermasalah, peluang memperoleh KUR cukup terbuka.

"Sebetulnya tidak sulit. Selama punya KTP, punya usaha, BI Checking-nya tidak bermasalah, usahanya bankable, pasti bisa diakses. Yang sering terjadi justru persoalan komunikasi antara UMKM dengan pihak perbankan," kata Herman.

Politikus Partai Demokrat itu mengaku sengaja mempertemukan pelaku UMKM dengan pimpinan cabang bank dan petugas kredit dalam kegiatan tersebut agar hambatan komunikasi bisa dipangkas.

Baca Juga

Program Sejahtera Bareng Bazma RU VI Dilanjutkan, Dua Gerobak Dagang UMKM disalurkan

Ia menambahkan, hasil uji petik yang dilakukan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI juga menunjukkan tidak ditemukan hambatan berarti dari sisi regulasi penyaluran KUR.

"Kami sedang menelaah pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Dari beberapa uji petik, kami tidak menemukan persoalan aturan. Ini hanya faktor komunikasi antara komunitas UMKM dengan perbankan. Makanya saya pertemukan langsung pimpinan cabang bank, consumer officer, dengan para pelaku UMKM di Indramayu," ujarnya.

Selain akses pembiayaan, Herman menilai ada tiga aspek yang harus diperkuat agar UMKM mampu naik kelas, yakni tata kelola keuangan, akses permodalan, dan pemanfaatan digitalisasi.

Baca Juga

Komitmen Angkat Usaha Mikro Masyarakat, Kilang Balongan kirim UMKM Binaan ikuti Pameran SMEXPO

Menurutnya, UMKM selama ini terbukti menjadi penyangga ekonomi nasional, termasuk saat Indonesia diterpa krisis ekonomi 1998.

"UMKM adalah jangkar dan pondasi perekonomian nasional. Kalau mereka bisa kita naik kelaskan menjadi pengusaha yang lebih tangguh, Indonesia akan memiliki ekonomi yang lebih kuat, lebih tahan terhadap krisis, dan masyarakatnya lebih sejahtera," ucapnya.

Ia juga mendorong pelaku UMKM untuk mulai membangun kerja sama secara kolektif agar memiliki daya tawar lebih besar, baik dalam memperoleh pembiayaan maupun memperluas akses pasar.

Baca Juga

Fokus Bina UMKM di Dapil Jabar 13, Tina Wiryawati Ingin Ekonomi Kerakyatan Maju

"Jangan berjalan sendiri-sendiri. Dengan berkelompok, peluang memperbesar usaha dan memperluas pasar akan jauh lebih besar," pungkas Herman.

Editor : Tomi Indra Priyanto