Bantuan Plastik Tambak Berubah Sepihak, Petani Garam di Indramayu Protes

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id — Sinar matahari yang terik di sepanjang jalur pesisir utara mestinya menjadi berkah melimpah bagi para produsen kristal putih penghias cita rasa kuliner nusantara. Namun, kegembiraan menyambut musim produksi kali ini justru terus terusik oleh rasa tidak puas yang merebak di kalangan masyarakat pesisir pangkalan tambak.

Di tengah upaya meningkatkan produktivitas komoditas lokal lewat digitalisasi dan modernisasi sarana prasarana, muncul kendala baru dalam skema distribusi logistik dari pusat. Riak protes pun mulai bermunculan ke permukaan akibat adanya ketidaksesuaian realisasi program kerja yang dirasakan secara langsung oleh kelompok petani garam di Indramayu akhir-akhir ini.

Baca Juga

Cirebon akan Dijadikan Sentra Garam Nasional, Target Produksi 2024 Capai 400 Ribu Ton

Sejumlah petani garam di Indramayu, tepatnya di wilayah Desa Tanjakan, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu mengeluhkan pembagian bantuan plastik geomembran yang dinilai tidak sesuai dengan hasil sosialisasi awal. Langkah pemangkasan sepihak ini memicu gelombang keberatan karena dianggap mencederai komitmen awal yang telah disepakati bersama dalam forum resmi pembinaan sebelum barang diturunkan ke pangkalan desa.

Salah satu petani garam, Yos Firdaus, mengaku kecewa karena bantuan yang awalnya dijanjikan tiga rol geomembran per penerima manfaat, justru saat dibagikan secara nyata jumlahnya merosot drastis hanya menjadi satu rol saja per kepala keluarga pemilik tambak.

“Awalnya kami dikumpulkan semua KPM (Kelompok Penerima Manfaat) dan diberitahu kalau satu penerima mendapatkan tiga rol plastik geomembran,” ujar Yos, Selasa (7/7/2026).

Namun saat proses distribusi dilakukan secara massal di lapangan, jumlah komoditas bantuan tersebut berubah secara sepihak dengan alasan pemerataan kuota untuk seluruh petani tambak yang terdaftar belakangan. Perubahan skenario ini langsung memantik reaksi negatif dari para penggarap lahan pesisir.

“Pas pembagian ternyata cuma dapat satu rol dengan alasan pemerataan. Itu yang kami sayangkan,” katanya.

Menurut Yos, keputusan pengurangan bantuan vital bagi pelapisan tanah tambak tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah ataupun pemberitahuan tertulis sebelumnya bersama para penerima manfaat awal yang terdata di kementerian terkait.

Ia mengaku mewakili sekitar 41 petani garam di Indramayu yang merasa hak-hak administratifnya terabaikan karena tidak pernah diajak berdiskusi sebelum kebijakan pembagian kuota diubah secara mendadak oleh oknum di lapangan.

“Tidak ada musyawarah sama sekali dengan 41 penerima ini. Jadi kesannya dipaksakan untuk rata,” ungkapnya.

Yos menilai pembagian bantuan dari anggaran negara tersebut seharusnya tetap mengacu pada basis data awal penerima yang telah ditetapkan secara sah oleh surat keputusan resmi sebelumnya tanpa bisa diutak-atik di tingkat teknis hilir.

“Kalau memang dari awal satu orang dapat tiga rol, ya harusnya sesuai itu. Jangan berubah tiba-tiba saat pembagian,” tegasnya.

Akibat persoalan administrasi yang karut-marut tersebut, Yos mengaku hingga kini memilih bersikap tegas dengan belum mengambil jatah gulungan bantuan geomembran yang disalurkan di balai pertemuan pangkalan setempat.

“Sampai hari ini saya belum mengambil bantuan itu karena menurut saya tidak sesuai prosedur,” katanya.

Berdasarkan informasi valid yang diterimanya, proyek pengadaan bantuan sarana kerja geomembran tersebut disebut berasal dari program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pusat. Untuk wilayah Desa Tanjakan sendiri, jumlah total komoditas bantuan yang tersedia dan diturunkan dari truk pengangkut disebut mencapai sekitar 150 rol untuk dialokasikan kepada 41 penerima manfaat.

“Kalau total di sini sekitar 150 rol untuk 41 orang penerima,” pungkasnya.

Editor : Tomi Indra Priyanto