Indramayu Lumbung Padi, Ono Surono Pertanyakan Negara saat Petani Krisis Air

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Krisis air Indramayu kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kekeringan yang berulang di lahan pertanian Kabupaten Indramayu. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan status Indramayu sebagai daerah penghasil padi terbesar di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Ono Surono saat melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Selasa (28/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa persoalan air untuk pertanian harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Baca Juga

Ono Surono Desak Revitalisasi TPI Eretan Kulon, Soroti Rob yang Terus Hambat Aktivitas Nelayan

Ono menjelaskan, kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan irigasi pertanian di Indramayu sangat terbatas. Sebagian besar jaringan irigasi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

"Kewenangan Pemprov dalam hal irigasi pertanian sangat terbatas. Di wilayah Indramayu itu kewenangan provinsi sangat kecil. Lebih banyak ini kewenangan pusat, karena Indramayu ada dua DAS besar, yaitu Cimanuk-Cisanggarung dan BBWS Citarum," kata Ono Surono.

Menurutnya, persoalan krisis air Indramayu tidak dapat diselesaikan hanya di tingkat daerah. Pemerintah pusat harus memastikan infrastruktur sumber daya air yang sudah dibangun dapat berfungsi maksimal untuk memenuhi kebutuhan petani.

Baca Juga

Wacana Provinsi Sunda Mengemuka, DPRD Jawa Barat Pertimbangkan Aspirasi Wilayah Pantura

Ia menilai optimalisasi Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang perlu segera dilakukan. Waduk tersebut diharapkan mampu menyuplai kebutuhan air irigasi ke wilayah Haurgeulis dan Gantar yang kerap mengalami keterbatasan pasokan air saat musim kemarau.

"Harus didorong sebenarnya untuk beroperasinya Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang untuk bisa mendistribusikan air untuk Kecamatan Haurgeulis dan Kecamatan Gantar," ujarnya.

Selain itu, Ono juga menyoroti Bendungan Cipanas yang hingga kini dinilai belum beroperasi secara maksimal meski telah diresmikan pada 2024.

Baca Juga

Sidang Perkara Bupati Bekasi: Hakim Pertanyakan Alasan Jaksa Hadirkan Politisi Indramayu Ono Surono

"Nah, satu lagi terkait Cimanuk-Cisanggarung, ada Cipanas yang belum beroperasi juga. Padahal sudah diresmikan oleh Wapres tahun 2024, tapi sampai dengan saat ini belum beroperasi," sambungnya.

Karena itu, Ono meminta pemerintah pusat, khususnya BBWS, memastikan distribusi air bagi petani di Kabupaten Indramayu berjalan optimal. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menetapkan Indramayu sebagai daerah penghasil gabah terbesar tanpa diikuti dukungan terhadap kebutuhan dasar petani.

"Maka ya saya mendorong sebagai wakil rakyat di tingkat Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah pusat khususnya BBWS untuk memastikan air mengalir untuk pertanian di Kabupaten Indramayu," tegasnya.

Baca Juga

Kasus Suap Bupati Bekasi: Rumah Ono Surono di Indramayu Digeledah, KPK Amankan Bukti Elektronik

Ono menilai keberhasilan produksi padi harus diiringi dengan jaminan ketersediaan air. Ia mengingatkan bahwa petani membutuhkan dukungan nyata agar produktivitas pertanian tetap terjaga.

"Apalah artinya Indramayu ditetapkan sebagai kabupaten dengan produksi gabah padi terbesar di Indonesia pada saat pemerintah pusat diam saja terkait dengan kelangkaan air, kesulitan air, kekeringan yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Jadi, pemerintah pusat seyogianya dengan klaim bahwa Indramayu sebagai kabupaten produksi terbesar, maka kebutuhan petani pun harus terselesaikan," pungkasnya.

Editor : Tomi Indra Priyanto