Kekeringan Indramayu Meluas ke 10 Kecamatan, BBWS Citarum Absen di Rapat DPRD
INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Kekeringan Indramayu terus meluas dan kini telah berdampak pada sedikitnya 10 kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum justru tidak menghadiri rapat gabungan DPRD Kabupaten Indramayu yang membahas penanganan krisis air untuk sektor pertanian, Rabu (29/7/2026).
Rapat gabungan itu digelar oleh Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu dengan mengundang sejumlah instansi terkait. Agenda tersebut bertujuan mencari solusi atas semakin meluasnya kekeringan yang mengancam lahan pertanian dan kebutuhan air irigasi petani.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu, Imron Rosadi, mengatakan wilayah terdampak masih berpotensi terus bertambah. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan perkembangan yang perlu segera ditangani.
"Masih berkembang luas lahannya dan yang sudah teridentifikasi ada 10 kecamatan. 10 kecamatan dan ini masih berkembang, akan bertambah juga jumlah kecamatan yang akan terdampak kekeringan," kata Imron Rosadi.
Imron menjelaskan, DPRD sengaja mengundang seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air. Hal itu dilakukan agar langkah penanganan dapat segera dirumuskan dan diterapkan sebelum dampak kekeringan semakin meluas.
Namun, rapat tersebut berlangsung tanpa kehadiran BBWS Citarum. Padahal, lembaga itu memiliki kewenangan atas sebagian besar jaringan irigasi di wilayah Indramayu bagian barat yang kini terdampak krisis air.
"Ya tadi sebenarnya ini kalau di Indramayu Barat memang kewenangannya banyak di BBWS Citarum. Tadi kita undang tidak hadir dan nanti kita akan juga berkoordinasi langsung ke BBWS Citarum dan mudah-mudahan ada obrolan serius dan bisa ada solusi," ujarnya.
Menurut Imron, DPRD tidak akan berhenti pada rapat tersebut. Pihaknya berencana melakukan koordinasi langsung dengan BBWS Citarum agar pembahasan mengenai kebutuhan air irigasi dapat segera ditindaklanjuti.
Ia berharap komunikasi itu menghasilkan langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan air petani. Pasalnya, luas wilayah terdampak terus berkembang dan dikhawatirkan memengaruhi aktivitas pertanian apabila penanganan tidak segera dilakukan.
Kondisi kekeringan Indramayu menjadi perhatian DPRD karena sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah. Oleh sebab itu, koordinasi antarlembaga dinilai penting agar distribusi air irigasi dapat berjalan lebih optimal.
DPRD Kabupaten Indramayu juga menegaskan akan terus memantau perkembangan di lapangan. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait akan terus dilakukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan kekeringan yang kini meluas di sejumlah kecamatan.
Editor : Tomi Indra Priyanto