KUNINGAN,iNewsIndramayu.id – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa bersama OJK Cirebon melakukan penyuluhan di Kuningan, Jawa Barat pada Sabtu (2/9/2023). Penyuluhan menyasar masyarakat umum maupun pelaku UMKM di Desa Cikaso, Kecamatan Kramatmulya, Kuningan.
Kegiatan sendiri mengangkat tema Peran OJK dalam Mendorong UMKM, dihadiri pula Kepala Desa Cikaso Hidayat dan Kepala OJK Cirebon Mohammad Fredly Nasution. Selaku Anggota DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa memaparkan beberapa poin soal pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
“Saya dengan Pak Kepala Desa, kita punya pengalaman bagus menghadapi Covid. Kita akhirnya keluar dengan sebuah negara yang berhasil, pertumbuhan ekonomi kita keren, inflasi kita juga jauh dengan negara-negara lain,” kata Agun, politisi senior di Partai Golkar tersebut.
Maka dengan pengalaman itu, lanjutnya, penyuluh jasa keuangan ke depan sangat penting bagi masyarakat. Apalagi di kemudian nanti sudah tidak ada lagi uang-uang kertas maupun logam.
“Jadi ke depan itu sudah ada uang yang serba digital, transaksi juga sudah sangat digital, dan itu kita pengalaman pada masa Covid-19 yang memaksa orang untuk dekat dengan teknologi. Misalnya, zoom dan sebagainya,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, Ia juga sudah berkunjung ke sekolah menemui kepala sekolah, guru, dan murid. Semoga para pelajar sebagai pewaris tahta masa depan, harus punya nomor rekening.
“Karena dengan nomor rekening, dia bisa akrab dengan ATM, dengan segala macam. Sehingga tangannya itu terampil, sekolahnya semakin tinggi dengan menggunakan aplikasi, maka akan lebih baik,” ujarnya.
Dia menjelaskan, jika pertumbuhan ekonomi bisa bertahan itu karena dari Desa. Sebab, adanya UMKM itu berada di Desa.
“Sehingga saya melakukan keberpihakan di sini Desa Cikaso, tidak lain karena saya melihat ini punya potensi yang cukup bagus UMKM di sini. Bu Nia ini saya kenal sering menangani UMKM, sehingga saya bawa OJK,” terangnya.
Tak lupa, Ia mengingatkan, agar masyarakat berhati-hati dalam melakukan pinjaman yang bermasalah, investasi yang tidak jelas, kredit dan segala macam.
“Bahkan saya meminta, kalau perlu semua warga di desa itu punya rekening, kalau rekening itu dihimpun dan dimanfaatkan, digunakan oleh BUMDes. Itu akan menjadi modal, pendorong, penggerak UMKM ke depan yang lebih baik,” ucapnya.
Sementara Kepala OJK Kantor Cirebon, Mohammad Fredly Nasution mengimbau masyarakat, agar lebih waspada dalam memilih pinjaman di lembaga yang secara legalitas belum jelas.
"Pemerintah dan BI sudah memberikan ruang dan banyak lembaga keuangan yang ada saat ini, yang bisa memberikan fasilitas pinjaman maupun pembiayaan kepada pelaku UMKM. Jadi sedapat mungkin tolong hindari pinjol ilegal khususnya, dan coba berhubungan dengan lembaga resmi seperti bank, pegadaian, BPR, dan banyak lagi,” bebernya.
Menurutnya, perbankan yang resmi diakui pemerintah itu bisa memberikan pelayanan terbaik. Sehingga pelaku UMKM bisa lebih tenang, bunga tidak terlalu besar, dan tidak ditagih tagih seperti pinjol ilegal.(*)
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
