INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia mewacanakan pembangunan pangkalan militer di kawasan hutan Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Rencana ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan yang menekankan pentingnya komunikasi agar tidak memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
Kepala Resor Pemangkuan Hutan (KRPH), Wawan Gunawan, menjelaskan bahwa lokasi yang direncanakan merupakan area milik negara yang masuk dalam Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Pembangunan ini diperuntukkan bagi satuan TNI, yakni Brigif TP 34 dan Batalyon TP 889.
“Lokasi rencana pembangunan berada di Kawasan Hutan Petak 16 dan 30 RPH Cipondoh, BKPH Cikawung, KPH Indramayu, Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Total luas lahan yang disiapkan kurang lebih 97 hektare,” jelas Wawan, Jumat, 26 September 2025.
Wawan menambahkan, karena statusnya merupakan kawasan hutan, maka izin pemanfaatan lahan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Camat Terisi Ingatkan Pentingnya Ganti Rugi untuk Petani
Menanggapi rencana pembangunan ini, Camat Terisi, Boy Billy Prima, menyatakan pihak kecamatan tidak menolak pembangunan pangkalan militer. Namun ia menekankan pentingnya adanya dialog yang jelas antara pemerintah, TNI, dan para petani yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut untuk pertanian.
“Kita sebagai camat di sini hanya membantu menyambungkan suara petani kepada pihak TNI. Meskipun tanah itu milik negara, petani sudah mengeluarkan uang, tenaga, dan keringat untuk hajat hidup dan keberlangsungan pertanian mereka,” ungkap Boy Billy.
Menurutnya, petani tidak akan memperdebatkan aturan kepemilikan lahan, tetapi lebih pada pengakuan atas jerih payah yang telah mereka keluarkan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya kompensasi atau ganti rugi yang layak jika lahan tersebut diambil alih untuk keperluan pembangunan militer.
“Apabila lahan tersebut diambil alih, silakan saja. Namun setidaknya ada ganti garap untuk petani. Jangan sampai timbul miss komunikasi yang berujung pada konflik horizontal di masyarakat,” tegasnya.
Upaya Mencegah Konflik Sosial
Camat Terisi juga menekankan bahwa rencana pembangunan pangkalan militer harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan musyawarah. Hal ini penting agar hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dan TNI tetap harmonis.
“Jangan sampai muncul masalah horizontal antarpetani atau antarwarga. Semua pihak harus duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, sehingga rencana pembangunan ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat bagi daerah,” tandas Boy Billy.
Rencana pembangunan Brigif dan Batalyon di Kecamatan Terisi ini diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan negara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, selama prosesnya dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat yang terdampak. (*)
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
