Legislator dari fraksi berlambang pohon beringin ini mengungkapkan rasa senasib sepenanggungan dengan para aparatur sipil negara lokal yang merasa hak kariernya terabaikan oleh keputusan politik tersebut. Ia menilai, kesinambungan karier pegawai daerah harus menjadi prioritas utama pemimpin daerah.
"Terus terang saya kecewa sebagai orang Indramayu yang berproses di Indramayu. Mau sampai kapan kita impor terus, ini Indramayu sejak bupatinya Pak Ope kita dibuat galau karena masih sedikitnya orang Indramayu yang sekolah tinggi. Sekarang sudah banyak putra putri kita yang sekolah tinggi atau berproses lama di Indramayu tapi tidak diakomodir, jangan sampai muncul sentimen karena bupatinya bukan orang Indramayu," kata Endang.
Endang mengingatkan agar dinamika ini tidak berkembang menjadi polemik sosial yang berbau sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan publik terhadap kebijakan penempatan posisi kepala dinas.
Lebih lanjut, Endang menegaskan bahwa investasi besar dalam sektor pendidikan yang selama ini didorong melalui anggaran daerah harus membuahkan hasil nyata dalam struktur pemerintahan. Keberhasilan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di bidang pendidikan selayaknya diikuti dengan pembukaan ruang pengabdian yang seluas-luasnya bagi anak bangsa di tanah kelahirannya sendiri.
"Peningkatan IPN dibidang pendidikan mestinya berbanding lurus dengan komitmen pemimpin yang memberikan kesempatan berkarya di negeri sendiri," ucapnya.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
