Ketua DPRD Kuningan Sebut Tidak Perlu Ada Pansus Utang Pemda

KUNINGAN,iNewsIndramayu.id – Desakan sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, agar segera dibentuk pansus soal utang pemda mendapat tanggapan beragam. Bahkan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy turut memberikan komentar.

“Jadi dalam kaitan usulan teman-teman fraksi untuk mengusulkan dilaksanakan pansus, saya sebagai pimpinan dewan sangat menghormati. Sebab pansus ini merupakan salah satu hak baik dari anggota maupun fraksi,” kata Nuzul Rachdy yang juga Sekretaris DPC PDIP Kuningan kepada awak media pada Selasa (8/2/2023).

Baca Juga

Rincian Utang Pemda Kuningan, Tunggakan BPJS hingga Sertifikasi Guru

Hanya saja, Ia menyebut, jika pembentukan pansus itu membutuhkan proses. “Yakni mulai dari usulan, kami terima, kemudian kami koordinasikan dengan pimpinan yang lain. Selanjutnya dilempar ke pansus,” ungkapnya.

Dia menyebut, soal pansus itu tidak perlu dirisaukan. Tapi kalau memang mesti dibentuk pansus, maka hal itu tidak ada masalah.

“Hanya ada sebagian orang terlihat seperti menggebu-gebu, ingin segera-segera dibentuk pansus. Namun hal yang tergesa-gesa itu kan tidak baik, jadi saya ingin semua proses dilakukan dengan benar. Kita ini kan satu lembaga, ya tinggal kita bicara baik-baik dan lain sebagainya,” ucapnya.

Baca Juga

DPRD Kuningan Sebut Pemicu Utang Pemda Akibat Penetapan Target PAD Tidak Terukur

Dia meminta, agar tidak ada pemikiran jika pimpinan dewan menghambat terhadap usulan pembentukan pansus. Sebab kini masih memberi kesempatan bagi eksekutif untuk menyampaikan progress dan jadwal dalam penyelesaian utang pemda.

“Saya berharap ruang itu digunakan oleh fraksi–fraksi. Karena yang menjadi bayang–bayang kita semua apakah tunda bayar ini bisa dibayar atau tidak, kalau pemda sudah memberikan penjelasan kepada pimpinan, fraksi–fraksi atau Banggar, ya jangan apriori, pelajari dulu progres dan jadwal dari eksekutif, saya tidak mengambat keinginan Pansus,” bebernya.

Ia juga menyindir adanya Anggota DPRD Kuningan yang menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan dewan. Apalagi pimpinan di DPRD ada 4 orang yang bekerja secara kolektif kolegial.

Baca Juga

DPRD Kuningan Beberkan Hasil Rekomendasi Pansus Terhadap Utang Pemda tahun 2022

“Kalau ada teman yang menyampaikan itu, berarti dia juga tidak percaya kepada pimpinan mereka, logikanya kan begitu,” tukasnya.

Dirinya berharap, semua anggota dewan harus menggunakan kepala dingin. Sebab secara formal sudah memberikan disposisi masalah itu di Sekretariat DPRD Kuningan.

“Jadi jangan punya prasangka kami mengulur–ulur masalah pansus tersebut. Saya orang yang taat azas, taat aturan, taat organisasi, kalau memang harus pansus kenapa tidak, cuma jangan orang yang kebelet lah, santai–santai saja, jangan sedikit–dikit mosi, sedikit–dikit mosi, mosi kok sedikit–dikit, jangan digertak lah saya, pada saatnya terjadi ya terjadi,” tandasnya.

Baca Juga

Pembayaran Utang Pemda Kuningan Meleset dari Batas Waktu Akhir April

Dia menjelaskan, DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan. Jadi jangan memposisikan lawan dengan pemerintah, tapi mestinya sejalan. Dengan penjelasan dari pihak eksekutif secara pribadi, dirinya merasa sudah cukup dan tidak perlu ada pansus.

“Informasinya jika progres itu sudah mulai ada pembayaran, jadi menurut saya tidak perlu ada pansus. Tapi saya tidak akan mempengaruhi pendapat anggota yang lain,” tutupnya.(Andri)

Editor : Tomi Indra Priyanto