Kritikan Keras Borosnya Belanja APBD Kuningan Hanya untuk Birokrasi

KUNINGAN,iNewsIndramayu.id – Kritikan keras menyasar kebijakan anggaran dalam APBD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hal ini dilontarkan oleh Pakar Kebijakan Publik Nasional, Achmad Nur Hidayat kepada sejumlah awak media, Selasa (4/4/2023).

Menurut Achmad Nur Hidayat (ANH), jika belanja daerah tidak efektif karena lebih banyak belanja untuk keperluan birokrasi  daripada untuk rakyat. “Jadi kita sampaikan, data kita ambil dari APBD tahun 2023 yang kira-kira masih rencana,” kata ANH sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jabar X dari Partai Gelora.

Baca Juga

Penjelasan Bupati Kuningan Kaitan Ada Dinas Serapan Anggaran Masih 0 Persen

Dia menyebut, Belanja Daerah Pemkab Kuningan tidak efektif mensejahteraan publik. Hal itu terlihat dari rendahnya belanja pembangunan (modal) yaitu 10,45 persen lebih rendah dibandingkan rata-rata se Jabar 12,07 persen.

“Komponen Belanja Operasi Kabupaten Kuningan termasuk sangat besar menyusun 72,10 persen yang terbagi atas Belanja Pegawai 40 persen serta Belanja Barang dan Jasa 31,10 persen. Belanja Operasi Kabupaten Kuningan sebesar 72,10 persen, lebih boros daripada rata-rata se Jabar 70,69 persen,” bebernya.

Menurutnya, belanja untuk keperluan birokrasi pada akhirnya menyebabkan defisit anggaran. Patut diingat, Kabupaten Kuningan adalah kabupaten terburuk kinerja se Jabar karena menyumbang defisit yang besar.

“Jadi kita sangat boros memberikan dana APBD untuk birokrat yakni Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa, termasuk yang dibelanjakan oleh pegawai. Meskipun kita tahu, kalau dibelanjakan kan ujung-ujungnya untuk rakyat, tapi kan kenyataan tidak seperti itu,” ungkapnya.

Dia berpendapat, jika belanja modal Pemkab Kuningan paling rendah dilihat dari rata-rata se Jabar. Namun operasional justru paling banyak.

“Berarti apa, ini tidak efektif dalam mensejahterakan rakyat. APBD itu lebih banyak dinikmati oleh para birokrat dibandingkan oleh rakyat, kalau begitu ceritanya kenapa tidak ada perubahan leadership, ini kan problem, harusnya rakyat berhak marah, ini APBD uang rakyat, harusnya digunakan oleh rakyat,” tandasnya.

Sebab, lanjutnya, sebanyak 72 persen APBD Kuningan itu digunakan untuk birokrasi kembali. Sehingga tersisa hanya sedikit sekali bagi kepentingan pembangunan daerah.

Bahkan di sisi lain, Ia menyoroti soal permasalahan ekonomi yang cukup serius di antaranya kemiskinan ekstrem. Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam kategori kabupaten dengan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat.

“Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 mencapai 140,25 ribu jiwa. Dengan persentasenya tinggi mengingat jumlah penduduk Kabupaten Kuningan hanya sekitar 1,2 juta jiwa,” imbuhnya.

Dia memaparka, Kuningan merupakan kabupaten kedua termiskin se Jawa Barat dari total 27 kabupaten. Kemiskinan di Kuningan tercatat 12,76 persen (tahun 2022), tidak berbeda dengan Kabupaten Indramayu 12,77 persen.

“Meskipun kemiskinan sedikit turun sebesar 0,34 persen dari tahun 2021 yang menyentuh angka 13,10 persen. Namun angka tersebut masih jauh di atas angka Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 8,06 persen,” ujarnya.

Dia berharap, stigma kabupaten miskin ekstrem adalah gelar yang harus diubah, karena potensi ekonomi Kuningan sebenarnya adalah sangat besar.

“Kuningan langitnya begitu tinggi, namun terbang penduduknya begitu rendah. Ada ruang besar untuk terbang lebih tinggi lagi bila dikelola dengan benar,” pungkasnya.(*)

Editor : Tomi Indra Priyanto