Korupsi Pejabat Publik Terus Berulang, Ono: Sistem Demokrasi Kita Sangat Liberal

BANDUNG, iNewsIndramayu.id – Kasus korupsi yang menjerat pejabat publik seolah tak berkesudahan.

Diduga, maraknya perilaku koruptif yang dilakukan pejabat publik dikarenakan kesalahan dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Baca Juga

Sandra Dewi Diduga Menerima Rp3,1 Miliar dari Kasus Korupsi Suaminya, Harvey Moeis

Dalam pandangan Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono, sistem demokrasi di Tanah Air sudah terlalu liberal dan cenderung kebablasan.

Sehingga, peluang untuk berperilaku koruptif pun kerap terbuka lebar.

"Harusnya kita menikmati sistem demokrasi Pancasila, tapi saat ini kita menggunakan sistem demokrasi yang sangat liberal, sangat bebas," kata Ono di Kantor DPD PDI Perjuangan Jabar.

Indonesia Demokrasinya Liberal

Ono Surono berbicara di kantor PDIP Perjuangan Jabar (Foto: iNews.id)

Baca Juga

Diduga Tilep Duit Negara Rp 1,3 M dalam Program Penanaman Mangrove, Dua Pejabat BPDAS Jadi Tersangka

Dijelaskan, Ono demokrasi liberal yang sangat bebas berdampak terhadap sistem politik di Indonesia.

Sebab, seseorang akan rela mengeluarkan banyak uang untuk bisa menjadi pejabat publik.

Baca Juga

Kejari Indramayu Rilis Tersangka Baru Kasus Tipikor Objek Wisata Air Terjun Buatan Bojongsari

"Siapa yang punya uang dia yang menang, dan konsekuensinya cost politik bagi siapapun yang menjadi pejabat politik akan besar," tuturnya.

Disinggung terkait kasus yang menjerat Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Ono mengaku prihatin.

Untuk itu, ia mengingatkan para pejabat publik harus memiliki integritas dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi.

Baca Juga

Kondisi Air Terjun Buatan Bojongsari Indramayu hingga Kasus Korupsi Sang Mantan Kadisbudpar

"Khususnya dari PDI Perjuangan untuk tidak mempunyai niat, tidak mencoba sesuatu yang melanggar hukum, yang berdampak kepada kerugian negara, masyarakat dan siapapun," tegas Ono.

Yana Mulyana

Ono Surono (Foto: iNews.id)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan ISP (Internet Service Provider) layanan digital Bandung Smart City pada Tahun Anggaran (TA) 2022-2023.

Baca Juga

Breaking News! Mantan Kadis di Indramayu Jadi Tersangka Korupsi Pembuatan Prasarana Objek Wisata

Penangkapan Yana Mulyana semakin menambah panjang deretan pejabat publik yang melakukan korupsi, setelah sebelumnya KPK menangkap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.

Editor : Tomi Indra Priyanto