Komisi II DPR RI Minta Warga Waspadai Hoaks dan Politik Uang Jelang Pemilu 2024 di Kuningan

KUNINGAN,iNewsIndramayu.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H Yanuar Prihatin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif melakukan pengawasan terhadap proses Pemilu 2024. Hal ini diungkapkan saat sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Gedung Cagar Budaya Paseban Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Jumat (10/11/2023).

“Iya acara ini dengan Bawaslu, acara untuk sosialisasi pentingnya pengawasan pemilu, karena pemilu ini kan tidak bisa jalan sendiri, tetap harus diawasi. Salah satunya dengan mengajak warga melakukan pengawasan partisipatif,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H Yanuar Prihatin kepada awak media.

Baca Juga

Komisi II DPR RI Puji Program PTSL, Bantu Warga Atas Kepemilikan Legalitas Tanah

Sebab menurutnya, pengawasan dari sisi struktural adalah Bawaslu yang memiliki tugas dan kewenangan. Namun tidak berarti membatasi pengawasan yang dilakukan warga, agar terlibat aktif bersama-sama mengawasi proses pemilu.

“Hanya cara kerja dan metodologinya masyarakat dalam mengawasi itu berbeda dengan Bawaslu. Masyarakat masih bisa memberikan edukasi kepada keluarga maupun tetangga, agar bersama-sama menjaga kualitas pemilu,” ungkapnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB ini menegaskan, kesuksesan pemilu sangat membutuhkan keterlibatan dan perhatian penuh dari para pengawas pemilu. Tantangan saat ini adalah bagaimana menjadikan Pemilu 2024 lebih baik dari Pemilu 2019, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Baca Juga

Komisi II DPR Ingatkan Warga Kuningan Pentingnya Tanah Bersertifikat Melalui Program PTSL

“Pemilu 2024 memerlukan perhatian khusus terhadap pengawas pemilu. Mereka berada dalam risiko tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan, dan kita harus memastikan mereka mendapatkan dukungan dan perlindungan yang cukup,” terangnya.

Dirinya mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk kepala daerah dan peserta pemilu, dalam mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam perhelatan demokrasi Pemilu 2024.

“Tantangan kualitas pemilu saat ini adalah lunturnya nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Kita perlu mencegah praktik politik transaksional yang dapat meruntuhkan kualitas hasil pemilu,” ujarnya.

Baca Juga

Pertahankan Kursi DPR, PKB Minimal Raih 150 Ribu Suara di Dapil Jabar X

“Semua pihak, baik dari partai politik, calon legislatif, unsur pemerintahan, maupun masyarakat, tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengganggu berjalannya pemilu,” sambungnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, semua pihak agar bersama-sama melawan kampanye hitam dan informasi hoax. Pemilu adalah tonggak demokrasi, dan keberhasilannya tergantung pada partisipasi yang berkualitas dan informasi yang benar.(*)

Editor : Tomi Indra Priyanto