Pemekaran Cirebon Timur Dinilai Urgen, Ratnawati: Akses dan Infrastruktur Tertinggal

‎Skor Administrasi Masih Rendah, Tapi Potensi Tertinggi

Baca Juga

Anggaran Rp 102 Juta untuk Belanja Kartu Ucapan Idulfitri, Warganet Kritik Pedas Pemkab Cirebon

‎Berdasarkan penilaian awal, skor CDPOB Cirebon Timur baru 351 dari idealnya 450. Namun, forum menilai ada sejumlah poin yang bisa menambah nilai hingga melampaui ambang batas.

‎“Tadi sudah dikoreksi oleh forum bahwa ada beberapa poin yang sudah bisa masuk nilainya ke sana. Mungkin kalau dirata-ratakan sudah lebih dari 450,” jelasnya.

Baca Juga

Bertahun-tahun Dikeluhkan, Jalan Rusak di Cirebon Ini Akhirnya Diperbaiki

‎Dengan skor tersebut, Cirebon Timur disebut menjadi kandidat terkuat dari sepuluh daerah otonomi baru di Jawa Barat yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.

Tunggu Restu Pemerintah Pusat

‎Meski sudah memenuhi syarat administratif, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Ratnawati berharap Presiden Prabowo Subianto segera membuka moratorium pemekaran daerah, khususnya di Jawa Barat.

‎“Mudah-mudahan Pak Prabowo melihat kebutuhan masyarakat ini mendesak, bisa dikebut, terutama untuk Jawa Barat dulu. Karena jumlah penduduknya sudah sangat padat. Contohnya Kabupaten Bogor, penduduknya sudah ada 5 juta, Kabupaten Cirebon masih 1,7 juta,” ucapnya.

‎Ia menegaskan, meski jumlah penduduk Cirebon tidak sebesar Bogor, tingkat urgensinya justru lebih tinggi. 

‎“Jadi kita melihat poin-poin mana yang bisa didorong untuk menjadi masukan provinsi maupun pusat menunjuk Cirebon dulu,” pungkasnya.

Editor : Tomi Indra Priyanto