Sampah, Infrastruktur, hingga PDAM Jadi Catatan Merah Fraksi PDI Perjuangan Indramayu

Tak hanya itu, Perumdam PDAM Indramayu turut menjadi sorotan. Edi menilai, persoalan pelayanan hingga masalah hukum yang tengah diselidiki Kejaksaan Negeri Indramayu belum mendapat penanganan tegas. Padahal, Bupati Indramayu memiliki kewenangan sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Baca Juga

Tutup Bulan Bung Karno, PDI Perjuangan Hijaukan Pesisir Eretan Kulon dengan Ribuan Mangrove

"12 Anggota Fraksi PDI Perjuangan sebagai mitra kritis pemerintah daerah selalu membaca persoalan secara utuh dan jujur, kebijakan bupati yang dilakukan hanya dengan kegiatan seremonial saja hanya akan berputar pada rutinitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat, sehingga legislatif tetap berperan sebagai lembaga pengawasan eksekutif," jelasnya.

Menurut Edi, persoalan-persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan gerakan kolektif dan pendekatan struktural yang saling terhubung, bukan sekadar langkah insidental atau kegiatan bersifat seremonial.

"Ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak dilihat dari banyaknya program atau kegiatan seremonial, melainkan dari dampak langsung yang dirasakan warga," imbuhnya.

Editor: Tomi Indra Priyanto