Koperasi Desa Merah Putih Indramayu Terkendala Standar Lahan, Pemda Tawarkan Opsi Aset Daerah

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih Indramayu kini tengah menjadi fokus penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Namun, sebagai program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto, implementasi di lapangan masih menemui tantangan teknis, terutama terkait pemenuhan standar luas lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Menyikapi tantangan tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Indramayu memberikan solusi strategis bagi desa-desa yang kesulitan lahan. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan aset daerah yang sudah tidak produktif, seperti bangunan Sekolah Dasar (SD) yang telah melalui proses penggabungan atau merger.

Pemanfaatan Aset Daerah dan Lahan Bekas KUD

Baca Juga

Kunjungi Garut, Deputi Kemenkop Panel Barus Sosialisasikan Koperasi Desa Merah Putih

Kepala Diskopdagin Kabupaten Indramayu, Mardono, menjelaskan bahwa ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak karena dimensi bangunan Koperasi Desa Merah Putih Indramayu memiliki standar baku. Prosedur peminjaman aset Pemda menjadi jalan keluar yang logis agar pembangunan tidak terhambat.

“Kami pernah menyarankan agar desa yang memiliki sekolah dasar (SD) hasil merger dapat mengajukan surat ke Dinas Pendidikan. Jika bangunan tersebut sudah menjadi aset daerah dan tidak digunakan, maka bisa dilaporkan ke bidang aset Pemda. Setelah proses administrasi selesai, lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan KDMP,” ungkap Mardono, Rabu (4/3/2026).

Selain bangunan sekolah, lahan bekas Koperasi Unit Desa (KUD) juga dapat dioptimalkan. Menurut Mardono, bentuk dan dimensi lahan harus sangat presisi sesuai dengan ketentuan pusat.

Baca Juga

Deputi Kemenkop Tinjau Potensi Ekonomi Garut, Dorong Koperasi Desa Merah Putih

"Terkait ukuran bangunan, dari pusat sudah ditetapkan standar, misalnya 20 x 30 meter. Ukuran tersebut tidak bisa diubah. Tidak cukup hanya menyesuaikan total luas meter persegi, tetapi bentuk dan dimensi harus sesuai dengan gambar standar. Hal ini yang terkadang menyulitkan desa dalam mencari lahan yang sesuai,” tambahnya.

Fokus pada Manajemen dan Pemberdayaan Masyarakat

Meskipun secara fisik pembangunan dipimpin oleh TNI, Diskopdagin memegang peran kunci dalam keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih Indramayu pasca-konstruksi. Mardono menegaskan bahwa fokus dinas adalah pada pembinaan manajerial agar koperasi tersebut mampu beroperasi secara mandiri dan profesional.

"Terkait KDMP, untuk sementara leading sector pembangunan fisiknya berada di TNI. Sementara itu, Dinas Koperasi bertugas pada aspek manajerial koperasinya. Jadi, ranah kami bukan pada pembangunan fisik, melainkan pada pengelolaan koperasi,” jelas Mardono.

Setelah operasional dimulai, dinas akan terus memantau sistem pengelolaan, jenis usaha, hingga mekanisme pembagian manfaat bagi warga desa sekitar.

Menjadi Sentra Ekonomi Murah bagi Warga

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih Indramayu diharapkan menjadi oase bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Dukungan penuh dari Bupati Indramayu serta sinkronisasi dengan program pusat menjadi motor penggerak utama keberhasilan program ini.

Mardono optimistis bahwa dengan sistem yang dikelola "dari rakyat untuk rakyat", koperasi ini akan menjadi sentra ekonomi baru yang tidak hanya fokus pada pangan, tetapi juga sektor usaha potensial lainnya.

"Harapannya, KDMP dapat menjadi sentra ekonomi masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Sistemnya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Tidak hanya sektor pangan, tetapi juga sektor lain sesuai kebutuhan dan perputaran usaha di wilayah tersebut,” pungkasnya. (*)

Editor : Tomi Indra Priyanto