Pembangunan Underpass Jalan Tentara Pelajar Mundur ke 2027, Pemkab Fokus Cari Pendanaan

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id — Langkah taktis guna mengamankan kelangsungan proyek infrastruktur skala besar terus diupayakan secara maksimal oleh jajaran eksekutif di daerah. Keterbatasan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah memicu dicarinya terobosan pembiayaan alternatif agar program penataan tata ruang tidak mandek di tengah jalan.

Sinergi dan koordinasi intensif ke tingkat kementerian teknis menjadi agenda prioritas pemerintah daerah guna mendapatkan kepastian kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini mendesak dilakukan agar rencana pengerjaan fisik bangunan Underpass Jalan Tentara Pelajar yang berlokasi di wilayah strategis perkotaan bisa tetap berjalan.

Baca Juga

Pembangunan Underpass Jatibarang Mundur ke 2027, Pemkab Indramayu Batalkan Skema Dana BTT

Rencana pembangunan underpass di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dipastikan masih terus berjalan meski jadwal pelaksanaannya mundur hingga tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Indramayu kini disebut tengah fokus mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi agar proyek strategis tersebut tetap terealisasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali, mengatakan Bupati Indramayu saat ini terus melakukan komunikasi intensif dengan kementerian hingga jajaran direktorat jenderal demi memastikan proyek underpass tetap mendapat dukungan pembiayaan.

“Pak Bupati mah pokoknya yang penting pembangunan harus ada di Indramayu. Sumber anggarannya dari mana pun, yang penting bisa masuk ke Indramayu,” ujar Ahmad Syadali di kantor sekretariat daerah, Rabu (17/6/2026).

Baca Juga

Siap-siap! Jalan Ditutup saat Proyek Underpass Jatibarang, Arus Dialihkan ke Jalur Alternatif

Menurut penjelasan Ahmad Syadali, sebelumnya pihak Pemkab Indramayu sempat merancang skema penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk percepatan pemenuhan logistik kebutuhan awal proyek.

Namun, rencana penggunaan alokasi dana darurat tersebut akhirnya resmi dibatalkan menyusul kepastian jadwal pelaksanaan fisik dari pemerintah pusat yang bergeser ke awal tahun 2027 mendatang. Kebijakan pembatalan ini dinilai sebagai langkah rasional demi menjaga tertib administrasi keuangan daerah.

“Kalau pelaksanaannya baru 2027, BTT enggak bisa dipakai. Kalau dipaksakan justru bisa jadi temuan,” katanya.

Baca Juga

Underpass Jatibarang Segera Dibangun, Solusi Kemacetan Kronis di Bawah Rel Kereta

Saat ini, pemerintah daerah beralih fokus untuk menuntaskan kompilasi data dasar lingkungan. Seluruh berkas tersebut dipersiapkan sebagai instrumen utama pemenuhan syarat bahan appraisal atau penilaian resmi terhadap aset properti, luasan tanah, hingga kalkulasi dampak sosial warga yang berada di sepanjang jalur rencana megaproyek Underpass Jalan Tentara Pelajar tersebut.

Ahmad Syadali menambahkan, proses pengumpulan data teknis lapangan pada hulu pengerjaan ini sebenarnya sudah rampung diselesaikan secara kolaboratif oleh Dinas PUPR bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Kimrum). Seluruh dokumen fisik tersebut nantinya segera diverifikasi ulang oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melegalkan taksiran nilai kompensasi kerohiman.

“Nilai dasarnya sudah ada semua. Tinggal nanti legal formalnya oleh tim appraisal atau KJPP,” ucapnya.

Berdasarkan kalkulasi sementara dari tim internal gabungan pemerintah daerah, perkiraan kebutuhan pagu anggaran untuk menangani dampak pembebasan lahan di area sekitar lintasan Underpass Jalan Tentara Pelajar diproyeksikan menyentuh angka hampir Rp5 miliar. Kendati demikian, nominal tersebut bersifat tidak mengikat dan masih bisa bergerak fluktuatif mengikuti verifikasi lanjutan.

“Bisa saja nanti hasilnya bukan Rp5 miliar, bisa Rp3 miliar atau malah Rp7 miliar. Itu nanti tergantung hasil penilaian resmi,” katanya.

Pihaknya menggarisbawahi bahwa megaproyek fasilitas perhubungan ini melibatkan banyak pemangku kebijakan strategis, mulai dari instansi kementerian melalui balai teknik perkeretaapian, pemerintah provinsi, hingga jajaran teknis Pemkab Indramayu. Pembagian porsi tanggung jawab alokasi instrumen investasi fiskal hingga kini terus dimatangkan di level pimpinan tinggi.

“Sekarang tugas daerah menyiapkan data dasar dulu supaya ketika pusat jalan, semuanya sudah siap,” ujarnya.

Di sisi lain, birokrasi daerah juga tidak menampik adanya keresahan dari sebagian kelompok masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah zonasi proyek. Warga sudah menaruh harapan besar agar pengerjaan konstruksi bisa dipercepat karena informasi awal yang beredar menyebutkan pengerjaan fisik akan dimulai pada pertengahan tahun ini.

“Masyarakat kan tahunya kemarin mau dibangun Mei atau Juni. Ternyata mundur lagi ke 2027, jadi sekarang pemerintah terus komunikasi supaya semuanya tetap berjalan,” katanya.

Editor : Tomi Indra Priyanto