Ia menuturkan, OJK membutuhkan Kepala OJK Daerah yang memiliki karakteristik kepemimpinan, skillset membangun komunikasi, networking, dan interaksi efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Termasuk media dan masyarakat yang sulit didapatkan pada satker-satker di Pusat,” imbuhnya.
Hal tersebut, kata dia, dibutuhkan untuk menjawab ekspektasi pemangku kepentingan terhadap OJK yang semakin tinggi, yaitu pelaksanaan tugas pengawasan yang makin luas termasuk market conduct, program edukasi dan literasi, serta analisis perekonomian daerah.
“Juga upaya memfasilitasi dukungan bagi pengembangan industri/komoditas unggulan yang efektif dengan tetap menjunjung tinggi pengawasan prudensial yang baik,” tandasnya.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
