Namun demikian, di tengah proses tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat terkait nilai kerohiman atau kompensasi bagi para penggarap lahan.
“Ada pertanyaan dari masyarakat terkait uang kerohiman. Saya sudah tanyakan kepada dirjen, namun saat ini belum bisa ditentukan karena belum ada data pasti. Kita harus tahu dulu wilayahnya melalui pengukuran,” jelasnya.
Di sisi lain, kondisi ini justru memicu kebuntuan di lapangan. Sebagian masyarakat menolak pematokan sebelum ada kepastian nilai kompensasi yang akan diterima.
“Di sisi lain, ada kelompok masyarakat yang menolak pematokan sebelum ada kepastian. Nah, ini yang harus kita temukan solusinya,” kata Lucky.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjembatani perbedaan tersebut melalui komunikasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.
“Tentu saya mendengar langsung bahwa ini tidak sekonyong-konyong saja. Ini ada proses-proses. Nantinya akan ada sosialisasi lanjutan. Saat ini sudah sampai tahap pematokan dan pemetaan,” ungkapnya.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
