INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Persoalan ekonomi di sektor agraria kini menjadi sorotan tajam di tingkat nasional, terutama mengenai ketimpangan lahan petani Indramayu. Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi para petani di Bumi Wiralodra yang mayoritas masih terjebak dalam kemiskinan struktural akibat terbatasnya akses terhadap penguasaan aset produksi berupa tanah.
Kritik tersebut disampaikan Rokhmin saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indramayu. Menurutnya, ketimpangan lahan petani Indramayu merupakan cerminan dari masalah besar pembangunan nasional yang belum sepenuhnya mampu mendistribusikan keadilan ekonomi bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Rokhmin memaparkan data yang cukup mencengangkan mengenai luas garapan masyarakat lokal. Ia menyebut bahwa rata-rata kepemilikan lahan di wilayah ini jauh di bawah standar kelayakan ekonomi untuk menunjang kehidupan yang sejahtera bagi satu keluarga petani.
“Tahu enggak petani Indramayu lahan garapannya berapa rata-rata? Hanya 0,4 hektar. Padahal skala ekonomi kalau petani itu mau sejahtera minimal 2,5 hektar,” ujar Rokhmin Dahuri, Selasa (12/5/2026).
Lebih lanjut, Guru Besar bidang kelautan ini juga menyinggung penguasaan lahan di Indonesia yang dinilai semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu atau oligarki. Hal inilah yang dinilai memperlebar jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin di daerah pesisir serta pertanian.
“Ada 0,2 persen pengusaha besar yang punya lahan sekitar 70 persen dari total lahan di Indonesia,” katanya.
Ia menilai bahwa selama ketimpangan lahan petani Indramayu dan daerah lainnya tidak diperbaiki melalui reforma agraria yang nyata, maka kesenjangan ekonomi akan terus menghantui masyarakat. Pemerintah didorong untuk lebih berani dalam mengambil kebijakan yang berpihak secara nyata kepada rakyat kecil, khususnya para petani dan nelayan yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
“Pemerintah yang berhasil itu pemerintah yang mampu mensejahterakan rakyat,” tegasnya.
Selain isu lahan, Rokhmin juga memberikan catatan terkait kelesuan industri di sepanjang jalur Pantura Jawa Barat. Ia melihat adanya penurunan aktivitas ekonomi dan daya serap pasar yang mengakibatkan angka pengangguran di daerah tetap tinggi. Ia berharap pemerintah ke depan tidak hanya fokus pada pertumbuhan angka industri di atas kertas, tetapi juga memastikan adanya keseimbangan terhadap kesejahteraan nyata masyarakat kecil.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
