INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id — Upaya penyelamatan aset daerah bergerak ke arah yang lebih progresif seiring dengan lahirnya komitmen kuat dari jajaran eksekutif dan legislatif. Penyehatan struktur lembaga keuangan lokal dinilai krusial guna mengembalikan fungsi intermediasi perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas bawah.
Evaluasi menyeluruh terhadap manajemen operasional serta pemenuhan regulasi hukum menjadi langkah awal yang wajib ditempuh agar korporasi tidak lagi terbebani oleh masalah masa lalu. Komitmen pemulihan usaha ini ditunjukkan melalui pembenahan tata kelola pada instansi Bank Indramayu Jabar yang kini status performa keuangannya perlahan mulai merangkak naik.
Keberadaan Bank Indramayu Jabar (BIMJ) mulai kembali menjadi perhatian publik setelah Pemerintah Kabupaten Indramayu menunjukkan komitmennya untuk menyehatkan badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu, Ruswa, saat menjelaskan sejarah hingga kondisi terkini BIMJ yang kini menjadi satu-satunya BUMD sektor perbankan milik Pemkab Indramayu.
Menurut Ruswa, BIMJ merupakan singkatan dari Bank Indramayu Jabar yang merupakan bagian dari BUMD milik Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“BUMJ itu kepanjangannya Bank Indramayu Jabar. Ini adalah BUMD milik Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi kepemilikan saham mayoritas ada di Pemerintah Kabupaten Indramayu,” ujar Ruswa, Kamis (25/6/2026).
Ruswa menjelaskan, sebelum publik luas mengenal BIMJ secara mendalam, bank tersebut semula bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan sebelum akhirnya resmi berganti nama menjadi Bank Indramayu Jabar atau BIMJ. Perubahan identitas ini dibarengi dengan perbaikan kualitas pelayanan di tingkat kantor cabang.
Ia mengungkapkan, BIMJ sempat mengalami kondisi sulit hingga hampir kolaps akibat tekanan kredit bermasalah beberapa tahun silam. Namun saat ini kondisi bank daerah tersebut perlahan mulai membaik berkat pendampingan berkala dari otoritas jasa keuangan.
“Alhamdulillah BIMJ masih bertahan. Walaupun dulu sempat hampir kolaps, tapi sekarang sudah mulai disehatkan kembali dan kondisinya sudah jauh lebih baik,” katanya.
Meski begitu, Ruswa mengakui Bank Indramayu Jabar hingga saat ini belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu. Namun ia optimistis tahun depan bank tersebut mulai bisa menyumbang pendapatan untuk daerah seiring dengan membaiknya likuiditas korporasi.
“Memang tahun ini belum bisa menyumbang PAD, tapi mudah-mudahan tahun depan sudah mulai berkontribusi,” ujarnya.
Ruswa juga menjelaskan soal Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal yang baru disahkan DPRD bersama Pemkab Indramayu. Menurutnya, perda tersebut bukan berarti ada suntikan modal baru berupa uang tunai segar tahun ini, melainkan sebagai legalisasi penyertaan modal yang dilakukan pemerintah periode sebelumnya agar tertib administrasi.
“Dulu sudah ada penyertaan modal ke BIMJ, tapi dasar hukumnya belum dibuat sehingga menjadi temuan BPK. Nah sekarang perdanya sudah dibuat dan disahkan,” jelasnya.
Terkait penambahan anggaran operasional baru, DPRD masih akan melihat perkembangan kesehatan entitas bisnis Bank Indramayu Jabar terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah lanjutan dalam rapat paripurna mendatang.
“Kita lihat dulu perkembangan BIMJ. Kalau memang sehat dan berkembang, tentu nanti bisa menjadi diskusi bersama untuk tambahan penyertaan modal,” kata Ruswa.
Ia juga menyebut Bupati Indramayu Lucky Hakim memiliki komitmen kuat untuk membangkitkan Bank Indramayu Jabar agar kembali sehat dan berkembang menjadi pilar ekonomi daerah. Komitmen ini diwujudkan lewat tindakan nyata di lingkungan sekretariat daerah.
Menurut Ruswa, saat ini Pemkab mulai melakukan intervensi kebijakan agar aktivitas keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya terpusat di Bank BJB, tetapi juga mulai dibagi ke korporasi lokal milik daerah.
“Pak Bupati konsen ingin menyehatkan BIMJ. Bahkan sekarang sudah mulai ada pembagian untuk sebagian ASN atau PPPK supaya aktivitas perbankannya juga masuk ke BIMJ,” ujarnya.
Meski berstatus BPR dan memiliki keterbatasan sistem teknologi dibanding bank umum konvensional, Ruswa menilai perbankan lokal ini masih memiliki peluang besar untuk berkembang jika terus mendapat dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Yang penting sekarang BIMJ terus sehat dan mampu bangkit lagi sebagai bank kebanggaan daerah,” pungkasnya.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
