Demo, Aliansi Buruh di Cirebon Ingin UMK 2024 Naik 15 Persen

CIREBON, iNewsIndramayu.id-Ratusan massa yang tergabung dari beberapa serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa/demo di depan kantor Bupati Cirebon, Senin (14/11). Para buruh ini, menuntut kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2024, yakni sebesar 15 persen.

Aksi gerakan buruh tersebut dinamakan Aliansi Buruh Cirebon yang terdiri berbagai organisasi serikat pekerja atau serikat buruh seperti FSPMI, FSPS, SPN, SPSI, BISS, SP ITP dan Paguyuban Pekerja Transportasi.

Baca Juga

Peringatan May Day 2024 untuk Para Buruh di Indramayu, Begini Kata Bupati Nina Agustina

"Gerakan buruh yang kita namakan Aliansi Buruh Cirebon ini, kami menuntut pemerintah menaikkan UMK tahun 2024 sebesar 15 persen," ujar Ketua Exco Kabupaten Cirebon yang juga Sekretaris KC FSPMI Cirebon Raya, Mohamad Machbub.

Menurut dia, usulan angka tersebut diperoleh dari hasil survei lapangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta indikator makro ekonomi, yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, kata Machbub yang juga menjabat Ketua Partai Buruh Kabupaten Cirebon ini, pihaknya bersama kawan-kawan aliansi meminta kepada gubernur/bupati/walikota, dalam menetapkan kenaikan upah minimum UMP/UMK 2024 sebesar 15 persen, atau setidak-tidaknya minimal 10 persen.

Baca Juga

Masuk Kerja di Hari Pemilu 2024, Pekerja Berhak Dapat Upah Lembur

"Terdapat tiga alasan mengapa para buruh meminta kenaikan upah di kisaran 10 hingga 15 persen," ungkap Machbub.

Pertama, kata dia, dari hasil survei KHL di 25 kota industri seluruh Indonesia, seperti Jabodetabek, Sidoarjo, Semarang, Makassar, Morowali, Batam, Mimika, Ambon dan pasar tradisional yang ada di wilayah Cirebon ditemukan kenaikan nilai KHL antara 12 hingga 15 persen. 

Adapun, survei dilakukan pada 2022, 2023, dan prediksi 2024. Terdapat 60 item dalam KHL yang mengalami kenaikan. Item tertinggi yang mengalami kenaikan berasal dari sewa rumah, utamanya di daerah industri pertambangan dengan rata-rata kenaikan 45 persen, ongkos transportasi 30 persen, dan pendidikan anak.

Baca Juga

Bertemu Forum Buruh, Yana Serap Aspirasi Terkait Permenaker No 2 Tahun 2022

Kedua, lanjut dia, adalah makro ekonomi di mana kenaikan upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, walaupun dalam omnibus law disebutkan indeks tertentu.

"Kami mengusulkan indeks tertentu di kisaran 1,0 hingga 2,0, bukan di bawah 1,0 agar disparitas tidak semakin tinggi," ujarnya 

Alasan ketiga, kata dia, adalah status Indonesia yang telah ditetapkan sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) oleh Bank Dunia pada Juni 2023. Negara dengan kategori ini memiliki pendapatan nasional bruto (PNB) perkapita sebesar US$4.466. 

Baca Juga

Buruh di Indramayu Tolak Aturan Baru JHT, KASBI: Aturan Tersebut Seakan Dipaksakan

Adapun, Indonesia menurutnya, pada 2022 tercatat memiliki PNB per kapita sebesar US$4.580.
"Kalau memang kita disebut (upper) middle income country, realita di lapangan dinaikkan dong 2024 upah ini. Maka kenaikan 10-15 persen masuk akal," ungkapnya.

Tuntutan kedua dalam aksi tersebut kata dia, yakni buruh meminta agar cabut PP 51/2023 tentang Pengupahan
Pokok permasalahan terhadap UMK 2024 untuk Kabupaten Cirebon yang hanya naik sebesar 3% adalah karena adanya PP 51/2023 tentang pengupahan sebagai pengganti dari PP 36/2021. 

Selanjutnya, tuntutan ketiga, kata dia, buruh meminta agar adanya mediator di Kabupaten Cirebon. Sebab menurut Machbub, fenomena yang terjadi di Kabupaten Cirebon dengan sudah banyaknya industri berdiri ini tidak menutup kemungkinan akan banyak sekali perselisihan antara pekerja dan perusahaan, bahkan pasca hakim MK memutuskan UU Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku perusahaan banyak melakukan pemutusan hubungan kerja. 

"Hal ini seharusnya Disnaker bersiap-siap menghadapi hal tersebut, malah justru Disnaker tidak mempunyai Mediator," katanya.

Peran mediator ini, kata dia, sangat penting dalam hal perselisihan mengingat setelah di tingkat Bipartit tidak ada titik temu penyelesaian, maka naik ke tahap mediasi di Disnaker melalui mediator. 

"Mediator ini bukan orang yang kapan pun bisa diganti, mengingat untuk menjadi mediator itu harus mempunyai sertifikat resmi dari Kementrian Ketenagakerjaan," pungkasnya.(*)

Editor : Tomi Indra Priyanto