KUNINGAN,iNewsIndramayu.id – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan daerah. Sehingga semua program dan kegiatan dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
Hal tersebut menjadi salah satu poin rekomendasi khusus DPRD terhadap LKPj Bupati Kuningan tahun 2022. Rekomendasi itu dimaksudkan agar kejadian gagal bayar tidak kembali terulang di tahun mendatang, Minggu (30/4/2023).
Pada Keputusan DPRD Kuningan nomor 188.4/KPTS.08-DPRD/2023, setidaknya ada 6 rekomendasi khusus yang ditandatangai langsung Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy. Sejumlah saran dan masukan disampaikan kegislatif kepada pihak eksekutif.
Bahkan pada poin pertama rekomendasi khusus, DPRD menyebut jika pemda dalam penyajian data masih terkesan copy paste dari tahun sebelumnya. “Hendaknya pemda dalam menyajikan data yang akurat dan akuntabel, tidak copy paste dari tahun sebelumnya,” tandasnya.
Selain itu, DPRD meminta pemda memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan daerah. Sehingga saat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada program dan kegiatan, bisa berjalan sesuai ketersediaan anggaran yang sudah ditetapkan.
“Dalam rangka meningkatkan PAD, pemda hendaknya dapat meningkatkan kontribusi PAD khususnya dari sektor perumda yang lebih optimal,” imbuhnya.
Pemda juga diminta dalam melaksanakan program dan kegiatan pada bidang pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan dapat sesuai target yang sudah ditetapkan. Sehingga kondisi jalan dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Kemudian pemda dalam memberikan izin gedung dan bangunan harus selektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemda dalam penyelenggaraan pendidikan di Kuningan khususnya pegawai pendidik, sarana, dan prasarana hendaknya agar menjadi perhatian khusus ke depan,” tutupnya.(*)
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
