Kuningan, iNewsIndramayu.id - Fraksi PKS DPRD Kuningan, Jawa Barat, resmi mengusulkan pembentukan pansus soal utang pemerintah daerah. Usulan pembentukan pansus dianggap sebagai bentuk evaluasi adanya utang pemda senilai Rp94 miliar.
Tak hanya soal utang pemda Rp94 miliar, hal lain yang bakal menjadi pembahasan pansus yakni soal sertifikasi guru hingga TPP ASN yang belum dibayar. Meski begitu, usulan ini tergantung dari keputusan di rapat Badan Musyawarah (Banmus} DPRD Kuningan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan, Etik Widiati dalam keterangan persnya, Selasa (31/1/2023), mengatakan, jika internal fraksi sudah melakukan kajian dan pembahasan beberapa kali. Hasilnya, keputusan fraksi yaitu mengusulkan pembentukan pansus utang pemda.
"Tunda bayar atau gagal bayar dan apapun itu istilahnya, ini merupakan keprihatinan kita bersama. Bahkan ini menjadi yang pertama di Kuningan, mungkin paling besar karena mencapai Rp94 miliar," ucapnya.
Pihaknya mengaku, kajian dan pembahasan dilakukan agar tidak kembali terulang di masa mendatang. Proses penyelenggaraan pemerintah itu juga tidak berdiri sendiri, sebab TAPD bersama legislatif khususnya Badan Anggaran (Banggar) turut melakukan pembahasan.
Editor : Tomi Indra Priyanto