Krisis Jaminan Kesehatan, 84 Ribu Warga Indramayu Kehilangan BPJS

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Kondisi layanan kesehatan di Kabupaten Indramayu tengah menjadi sorotan tajam. Sebanyak 84 ribu jiwa tercatat kehilangan kepesertaan BPJS PBI JK, sebuah angka yang memicu kekhawatiran massal akan akses pengobatan gratis. Kondisi ini pun mendorong tuntutan agar skema Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Indramayu diperkuat secara finansial.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu, Imron Rosadi, mendesak Dinas Sosial untuk segera melakukan langkah darurat. Ia meminta instansi terkait melakukan pendataan ulang secara kilat agar ribuan warga tersebut kembali mendapatkan proteksi dari pemerintah pusat.

Baca Juga

Wapres Gibran Kunjungi Indramayu, Tinjau Kesehatan hingga Pasar

“Ini perlu kerja ekstra, perlu keseriusan agar jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Indramayu tercover oleh APBN. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kehilangan perlindungan,” tegas Imron Rosadi saat memberikan keterangan, Jumat (13/2/2026).

Menolak Anggaran "Setengah Hati"

Selain soal data di Dinas Sosial, Imron juga menyoroti durasi pembiayaan kesehatan melalui APBD. Ia menyuarakan desakan agar program UHC Kabupaten Indramayu tahun 2026 tidak hanya dipatok untuk jangka waktu singkat, melainkan harus mencakup perlindungan setahun penuh.

Kekhawatiran muncul jika anggaran kesehatan hanya tersedia hingga pertengahan tahun, yang akan menciptakan kerentanan bagi warga miskin setelah bulan Juni. Bagi Imron, jaminan kesehatan adalah urusan wajib yang tidak boleh ditawar oleh pemerintah daerah.

Editor : Tomi Indra Priyanto