Namun, rapat tersebut berlangsung tanpa kehadiran BBWS Citarum. Padahal, lembaga itu memiliki kewenangan atas sebagian besar jaringan irigasi di wilayah Indramayu bagian barat yang kini terdampak krisis air.
"Ya tadi sebenarnya ini kalau di Indramayu Barat memang kewenangannya banyak di BBWS Citarum. Tadi kita undang tidak hadir dan nanti kita akan juga berkoordinasi langsung ke BBWS Citarum dan mudah-mudahan ada obrolan serius dan bisa ada solusi," ujarnya.
Menurut Imron, DPRD tidak akan berhenti pada rapat tersebut. Pihaknya berencana melakukan koordinasi langsung dengan BBWS Citarum agar pembahasan mengenai kebutuhan air irigasi dapat segera ditindaklanjuti.
Ia berharap komunikasi itu menghasilkan langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan air petani. Pasalnya, luas wilayah terdampak terus berkembang dan dikhawatirkan memengaruhi aktivitas pertanian apabila penanganan tidak segera dilakukan.
Kondisi kekeringan Indramayu menjadi perhatian DPRD karena sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah. Oleh sebab itu, koordinasi antarlembaga dinilai penting agar distribusi air irigasi dapat berjalan lebih optimal.
DPRD Kabupaten Indramayu juga menegaskan akan terus memantau perkembangan di lapangan. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait akan terus dilakukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan kekeringan yang kini meluas di sejumlah kecamatan.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
