Unjuk Rasa Petani di Indramayu, Tolak Perpanjangan HGU PG Rajawali

Sementara itu, Kepala ATR/BPN Kabupaten Indramayu, Ahmad Syaikhu, menegaskan bahwa pihaknya hanya bertugas sebagai pelaksana dalam urusan agraria, bukan pengambil keputusan terkait perpanjangan HGU PG Rajawali.

“Masyarakat tentu berhak menyampaikan aspirasi. Tapi segala sesuatunya tergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor pertanahan kabupaten hanya pelaksana, bukan yang berwenang menetapkan,” jelasnya.

Baca Juga

Bapilu Perindo Jabar Siap Bantu Gapoktan Tani Makmur Memperjuangkan Hak Petani Garapan di Indramayu

Menurutnya, kewenangan mengenai penetapan SK maupun pengukuran lahan sudah diatur secara jelas dalam regulasi. Dengan demikian, kantor pertanahan di tingkat kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menolak perpanjangan HGU.

Meski begitu, pihaknya menegaskan tetap menampung setiap aspirasi masyarakat untuk diteruskan kepada pimpinan sesuai jalur kewenangan.

“Aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk soal tuntutan pembatalan atau tidak diperpanjangnya HGU di PG Rajawali, akan kita teruskan ke pimpinan. Nanti pimpinan yang memutuskan,” tambahnya.

Baca Juga

Atasi Kelangkaan Pupuk, Petani Kuningan Diajak Beralih ke Pupuk Organik

Aksi ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi gerakan petani di Indramayu untuk memperjuangkan hak atas tanah, kesejahteraan, serta masa depan pertanian yang lebih berdaulat. (*)

Editor: Tomi Indra Priyanto