Ramai Kabar Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Tuper, Ini Kata Wabup Indramayu

Syaefudin kemudian memerintahkan sekretaris dewan (Sekwan) untuk melakukan studi banding ke daerah-daerah lainnya terkait tuper. Hasilnya, dari 27 kabupaten/kota, diketahui ada sekitar 14 daerah di Jabar yang telah menaikkan tuper DPRD, di antaranya Bandung Barat dan Cirebon.

Baca Juga

498 Tahun Indramayu: Ziarah Jadi Simbol Penghargaan pada Leluhur

Selain itu, diketahui pula bahwa sejumlah daerah yang menaikkan tuper itu menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dari Universitas Pasundan (Unpas), sebagai pihak ketiga yang berwenang menilai besaran tuper. DPRD Indramayu akhirnya mengikuti langkah serupa, yakni bekerja sama dengan KJPP dari Unpas.

Syaefudin pun berpesan agar penetapan besaran tuper jangan sampai menyalahi aturan. Selain itu, besarannya pun harus tetap memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan daerah. 

Saat itu, KJPP Unpas melakukan kajian dan menghitung kelayakan besaran tuper dengan menggunakan patokan nilai properti tertinggi di Jalan Jenderal Sudirman, Indramayu. Dari hasil penghitungan, akhirnya anggaran tuper DPRD Indramayu ditetapkan naik dari yang semula totalnya Rp 10,2 miliar menjadi Rp 16,8 miliar per tahun.

Editor : Tomi Indra Priyanto