Ia menambahkan bahwa pengosongan aset tidak hanya berlaku untuk kantor partai politik saja, melainkan seluruh aset milik Pemda.
“Jangan hanya gedung partai, tapi juga bangunan, kendaraan, dan aset-aset lainnya yang dikuasai pihak-pihak tertentu juga harus dikosongkan. Kalau tidak, biar masyarakat yang menilai,” tegasnya.
Sirojudin menekankan bahwa jika tidak ada keadilan dalam pelaksanaan pengosongan aset, DPC PDIP Indramayu siap melakukan perlawanan.
“Apalagi surat pinjam pakai kami masih berlaku sampai 2027. Siapa pun bupatinya, harus menghormati keputusan pemerintahan sebelumnya. Jangan bertindak atas dasar suka atau tidak suka,” ujarnya.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
