Sikap serupa disampaikan oleh mantan Ketua DPC PDIP Indramayu periode 2015–2020, Ruslandi. Ia menyayangkan keluarnya surat tersebut dan menilai langkah itu perlu dikaji ulang.
“Lebih baik pemerintah fokus membenahi infrastruktur, memperbaiki jalan rusak, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Itu yang lebih dibutuhkan rakyat. Jangan sampai pemerintah kehilangan skala prioritas karena terpengaruh bisikan pihak-pihak yang punya tendensi politik,” tegas Ruslandi.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam politisasi aset yang dapat memicu ketegangan antar partai dan mengganggu stabilitas politik daerah.
“Kalau memang ingin inventarisasi aset, silakan saja. Tapi jangan tebang pilih. Aset daerah itu banyak, belum tentu semuanya bisa ditangani secara profesional. Bisa menimbulkan kecemburuan politik,” katanya.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
